DBS

Beranda » Uncategorized » Kasus PLTS, KPK Periksa Dirut PT Mahkota Negara

Kasus PLTS, KPK Periksa Dirut PT Mahkota Negara

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Direktur Utama PT Mahkota Negara, Marisi Martondang, Senin (21/11/2011). Anak buah Muhammad Nazaruddin itu dimintai keterangan sebagai saksi terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pada pengadaan dan supervisi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2008.

“Memeriksa Marisi Martondang sebagai saksi penyidikan kasus PLTS, tersangka NSW (Neneng Sri Wahyuni),” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha, di Jakarta, Senin. Dalam kasus ini, KPK menetapkan Neneng Sri Wahyuni yang juga istri Nazaruddin sebagai tersangka.

Selain Neneng, pejabat pembuat komitmen Kemenakertrans, Timas Ginting juga diduga terlibat. Timas kini menjadi terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Adapun nama Marisi disebut-sebut dalam dakwaan Timas. Menurut surat dakwaan, Timas selaku pejabat pembuat komitmen baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama Muhammad Nazaruddin, Neneng Sri Wahyuni, Marisi Martondang, Mindo Rosalina Manulang, Arifin Ahmad (Dirut PT Alfindo Nuratama), melakukan tindak pidana korupsi dengan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu koorporasi.

Korupsi diduga dilakukan dengan membantu pemenangan PT Alfindo Nuratama sebagai pelaksana proyek PLTS senilai Rp 8,9 miliar itu. Adapun PT Alfindo merupakan milik Arifin Ahmad yang dipinjam benderanya oleh Marisi Martondang, kemudian digunakan Mindo Rosalina Manulang atas sepengetahuan Nazaruddin dan Neneng.

Setelah PT Alfindo mendapatkan pembayaran Rp 8 miliar dari proyek itu, perusahaan tersebut memberikan sub kontrak pengerjaan proyek ke PT Sundayana Indonesia dengan nilai kontrak Rp 2,5 miliar. Marisi, Neneng, Nazaruddin, dan Rosa, diduga terlibat dalam sub kontrak tersebut. Selisih pembayaran dengan nilai kontrak sebesar Rp 2,7 miliar kemudian menjadi keuntungan yang didapat Neneng dan Nazaruddin sekaligus menjadi kerugian negara dalam kasus ini.

Sebelumnya, KPK pernah memeriksa Marisi dan Arifin. Saat itu, Arifin mengaku bahwa bendera perusahaannya dipinjam PT Mahkota Negara. Namun, hal itu dibantah Marisi. Adapun PT Mahkota Negara diketahui merupakan milik Nazaruddin yang didirikan bersama saudaranya, M Nasir.